BANDA ACEH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Nova Iriansyah menyatakan pemerintah pusat telah menyiapkan rencana kerja untuk memacu investasi dan infrastruktur demi pertumbuhan dan pemerataan. Beberapa prioritas pembangunan yang dijalankan untuk mewujudkan hal itu adalah pembangunan dunia usaha dan pariwisata.

“Nah, Pemerintah Aceh juga punya prioritas yang sama, yakni sektor investasi dan pariwisata yang diharapkan mampu menjadi andalan untuk menopang perekonomian ke depan. Lebih-lebih lagi menjelang berakhirnya dana otonomi khusus (Otsus) pada 2027 nanti,” kata Wagub Nova Iriansyah saat membuka Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Aceh yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh di Hermes Hotel Aceh, Kamis (5/4/2018).

Menurut Nova, untuk mendukung apa yang telah dijadikan prioritas itu perlu ada langkah strategis. Di antaranya adalah promosi yang gencar, menata objek-objek wisata, dan ketersediaan data akurat yang dipergunakan untuk membaca peluang dan tantangan dalam pengembangan sektor investasi dan pariwisata di Aceh.

Ia ingatkan, upaya membangun Aceh dengan data mengharuskan data yang dihimpun dan diekspose BPS akurat (valid), komprehensif, dan selalu diperbarui (up dating). Survei PMTB merupakan salah satu sumber data strategis untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi investasi fisik yang kita miliki, Dengan demikian, data disagregasi PMTB menjadi bekal pemerintah dalan merumuskan kebijakan yang tepat.

“Pemerintah Aceh akan terus berupaya meningkatkan iklim investasi agar daya saing usaha tinggi dan tenaga kerja terserap dengan baik. Data tersebut akan menjadi acuan yang baik untuk pemetaan kebijakan pemerintah Aceh ke depan,” kata Wagub Nova sembari meminta semua pihak mendukung survei BPS tersebut.

Prinsip membangun Aceh dengan data, kata Nova, harus bisa diterapkan di seluruh jajaran Pemerintah Aceh. “Data akurat, investasi tepat, daya saing meningkat,” kata Wagub.

Acara yang dibuka Wagub Aceh itu, dilanjutkan dengan presentasi empat narasumber, yakni Kepala BPS Aceh, Drs Wahyudin MM, Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan MSi, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Ir Iskandar MSi, dam Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Zainal Arifin Lubis SE. Diskusi yang dihadiri sekitar 100 peserta itu dipandu Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika.

Semua narasumber merekomendasikan bahwa sektor pariwisata dan investasi sangat tepat dijadikan prioritas pembangunan ekonomi di Aceh ke depan, di samping sektor perikanan. Namun, perlu didukung dengan ketersediaan energi listrik dan air bersih, di samping meniadakan berbagai illegal tax yang membuat investasi di Aceh menjadi high cost dan mengalami distorsi.

Selain itu, masyarakat dan Pemerintah Aceh perlu proaktif meyakinkan pihak luar agar persepsi mereka terhadap Aceh bisa berubah bahwa Aceh itu sangatlah aman, tidak seperti yang mereka persepsikan selama ini. Poin ini selaian direkomendasikan para narasumber, juga disuarakan oleh salah seorang peserta, Zaid Burhan Ibrahim selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh.

Sementara itu, pakar ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Rustam Effendi MEcon menilai, manajemen pengelolaan pariwisata di Aceh masih sangat kampungan. Hal itu dikarenakan objek wisata selama ini masih dikelola oleh masing-masing anggota masyarakat sehingga tidak ada standardisasi yang dapat dipedomani oleh pelaku wisata.

“Ini semacam kawasan nggak ada tuannya. Kita harus ada komitmen untuk membenahi itu, tiap kawasan (wisata) itu ada pengelolanya. Jangan dikelola masing-masing, sekarang buat standarnya. Kita enggak ada standar ini, manajemen pengelolaannya juga masih sangat kampungan,” ujar Rustam.

Ia tambahkan, kawasan objek wisata di Aceh harus dikelola secara baik oleh pemerintah dengan membentuk unit pelaksana teknik dinas (UPTD), sehingga pendapatan yang diperoleh dari objek wisata tersebut dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD).

“Selama ini dikelola masing-masing, sehingga antara satu objek wisata dengan objek wisata lainnya tak memiliki standar harga yang sama, baik itu untuk harga tiket maupun harga untuk satu kelapa muda,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga harus mempersiapkan sumber daya inasi yang profesional, seperti melatih para guide (pemandu wisata) sehingga pelayanan dan keramahan yang diberikan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung lagi ke Aceh.

“Tidak hanya membangun gedung, tanpa ada menajemen yang profesional semuanya sia-sia. Setelah kita buat gedung enggak ada yang jaga. Maka ke depan (objek wisata) harus dikelola dengan benar, dibuat standar harga yang wajar, jangan mencekik,” tambahnya.

Dikatakan, sebelum dana otsus habis pada tahun 2027, maka harus digali lagi sumber pendapatan lainnya untuk menutupi kondisi keuangan di Aceh.

“Ini harus kita gali, Pak Gubernur, dan semua elemennya harus duduk membahas apa yang bisa coba dikembangkan. Yakni, bagaimana mempunyai badan usaha yang kuat dan bisa mengelola objek wisata,” demikian Rustam Effendi.

VIAaceh.tribunnews.com
SHARE
Admin
GenPINews.com merupakan buah karya dari Generasi Piknik Indonesia yang dikelola oleh Tim Redaksi GenPI News Indonesia dengan jaringan yang ada di seluruh Indonesia.

Leave a Reply